Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan hibah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.<\/p>\n
Hibah adalah pemberian uang, barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara\/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.<\/p>\n
Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mengampu 3 (tiga) bidang hibah dalam bentuk uang, yaitu :<\/p>\n
Pemberian hibah tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan para pengajar keagamaan, meningkatkan pelayanan pendidikan pada jenjang Madrasah Aliyah, meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan dan lembaga pendidikan keagamaan di
\nProvinsi Jawa Tengah.<\/p>\n
Maksud penyusunan Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan ini adalah sebagai acuan teknis pengelolaan Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan. Dan bertujuan agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pemberian Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan.<\/p>\n
Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan dan Pendidikan Keagamaan ini meliputi proses penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan sanksi serta monitoring dan evaluasi hibah.<\/p>\n
Selengkapnya mengenai Juknis Pengelolaan Belanja Hibah Kepada Pemerintah, Bidang Keagamaan, dan Pendidikan Keagamaan yang Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang diputuskan melalui Keputusan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 450\/0000257 dapat di download DISINI<\/strong><\/a>.<\/p>\n